PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI TAMBANG BATUAN ILEGAL DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

(The Role Of Local Government In Handling Illegal Rock Mining In East Lombok Regency)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam menangani kasus pertambangan ilegal galian C.

Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dan empiris, dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta meninjau praktik di lapangan. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada analisis kebijakan, kewenangan, dan strategi pemerintah daerah dalam menangani isu tersebut.

Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan penerbitan izin pertambangan kini beralih dari kabupaten ke pemerintah provinsi. Meski demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki peran krusial dalam pengawasan, edukasi, dan pelaporan. Peran ini lebih bersifat preventif dan koordinatif, sedangkan kewenangan penindakan berada di tangan pemerintah provinsi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antarinstansi, penegakan hukum yang tegas, serta kesadaran masyarakat dan pelaku usaha menjadi kunci utama dalam meminimalkan dampak negatif pertambangan ilegal terhadap lingkungan dan sosial-ekonomi. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman penegakan hukum, sementara secara praktis dapat memberikan informasi dan solusi bagi masyarakat dan pihak terkait dalam menghadapi isu pertambangan ilegal.